Cyber Law Di Beberapa Negara Lain

• Hongkong:

– Electronic Transaction Ordinance

– Anti-Spam Code of Practices

– Code of Practices on the Identity Card Number and Other Personal Identifiers

– Computer information systems internet secrecy administrative regulations

– Personal data (privacy) ordinance

– Control of obscene and indecent article ordinance

• Philipina:

– Electronic Commerce Act

– Cyber Promotion Act

– Anti-Wiretapping Act

• Australia:

– Digital Transaction Act

– Privacy Act

– Crimes Act

– Broadcasting Services Amendment (online services) Ac

• UK:

– Computer Misuse Act

– Defamation Act

– Unfair contract terms Act

– IPR (Trademarks, Copyright, Design and Patents Act)

• South Korea:

– Act on the protection of personal information managed by public agencies

– Communications privacy act

– Electronic commerce basic law

– Electronic communications business law

– Law on computer network expansion and use promotion

– Law on trade administration automation

– Law on use and protection of credit card

– Telecommunication security protection act

– National security law

• Jepang:

– Act for the protection of computer processed personal data held by administrative  organs

– Certification authority guidelines

– Code of ethics of the information processing society

– General ethical guidelines for running online services

– Guidelines concerning the protection of computer processed personal data in the private sector

– Guidelines for protecting personal data in electronic network management

– Recommended etiquette for online service users

– Guidelines for transactions between virtual merchants and consumers

 Cyber Law di beberapa negara khususnya yang berhubungan dengan e-commerce antara lain:

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen.

• Indonesia

UU ITE menerangkan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang lengkap berkaitan dengan detail produk, produsen dan syarat kontrak.

• Malaysia

Communications and Multimedia Act 1998 menyebutkan bahwa setiap penyedia jasa layanan harus menerima dan menanggapi keluhan konsumen.

• Filipina

Electronic Commerce Act 2000 dan Consumer Act 1991 menyebutkan bahwa siapa saja yang menggunakan transaksi secara elektronik tunduk terhadap hukum yang berlaku.

2. Perlindungan terhadap data pribadi serta privasi.

• Singapura

Sebagai pelopor negara ASEAN yang memberlakukan cyberlaw yang mengatur e-commerce code untuk melindungi data pribadi dan komunikasi konsumen dalam perniagaan di internet.

• Indonesia

Sudah diatur dalam UU ITE.

• Malaysia & Thailand

Masih berupa rancangan.

3. Cybercrime

Sampai dengan saat ini ada delapan negara ASEAN yang telah memiliki Cyber Law yang mengatur tentang cybercrime atau kejahatan di internet yaitu Brunei, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam dan termasuk Indonesia melalui UU ITE yang disahkan Maret 2008 lalu.

4. Spam

Spam dapat diartikan sebagai pengiriman informasi atau iklan suatu produk yang tidak pada tempatnya dan hal ini sangat mengganggu.

• Singapura

Merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang memberlakukan hukum secara tegas terhadap spammers (Spam Control Act 2007).

• Malaysia & Thailand

Masih berupa rancangan.

• Indonesia

UU ITE belum menyinggung masalah spam.

5. Peraturan Materi Online / Muatan dalam suatu situs

Lima negara ASEAN yaitu Brunei, Malaysia, Myanmar, Singapura serta Indonesia telah menetapkan cyberlaw yang mengatur pemuatan materi online yang mengontrol publikasi online berdasarkan norma sosial, politik, moral, dan keagamaan yang berlaku di negara masing-masing.

6. Hak Cipta Intelektual atau Digital Copyright

Di ASEAN saat ini ada enam negara yaitu Brunei, Kamboja, Indonesia, Filipina, Malaysia dan Singapura yang telah mengatur regulasi tentang hak cipta intelektual.

Sementara negara lainnya masih berupa rancangan.

7. Penggunaan Nama Domain

Saat ini ada lima negara yaitu Brunei, Kamboja, Malayasia, Vietnam termasuk Indonesia yang telah memiliki hukum yang mengatur penggunaan nama domain. Detail aturan dalam setiap negara berbeda-beda dan hanya Kamboja yang secara khusus menetapkan aturan tentang penggunaan nama domain dalam Regulation on Registration of Domain Names for Internet under the Top Level ‘kh’ 1999.

8. Electronic Contracting

Saat ini hampir semua negara ASEAN telah memiliki regulasi mengenai Electronic contracting dan tanda tangan elektronik atau electronik signatures termasuk Indonesia melalui UU ITE. Sementara Laos dan Kamboja masih berupa rancangan.

ASEAN sendiri memberi deadline Desember 2009 sebagai batas waktu bagi setiap negara untuk memfasilitasi penggunaan kontrak elektronik dan tanda tangan elektonik untuk mengembangkan perniagaan intenet atau e-commerce di ASEAN.

9. Online Dispute resolution (ODR)

ODR adalah resolusi yang mengatur perselisihan di internet.

• Filipina

Merupakan satu-satunya negara ASEAN yang telah memiliki aturan tersebut dengan adanya Philippines Multi Door Courthouse.

• Singapura

Mulai mendirikan ODR facilities.

• Thailand

Masih dalam bentuk rancangan.

• Malaysia

Masih dalam tahap rancangan mendirikan International Cybercourt of Justice.

• Indonesia

Dalam UU ITE belum ada aturan yang khusus mengatur mengenai perselisihan di internet.

Sementara di negara ASEAN lainnya masih belum ada. ODR sangat penting menyangkut implementasinya dalam perkembangan teknologi informasi dan e-commerce.